SINTORA NEWS – Jakarta
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi momentum penting dalam menyongsong penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Melalui kesepakatan tersebut, Polri dan Kejagung menegaskan komitmen bersama untuk membangun kesamaan persepsi, soliditas kelembagaan, serta koordinasi yang lebih terstruktur dalam penegakan hukum di Indonesia.
Kerja sama ini diarahkan untuk memastikan setiap tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan tidak terjadi perbedaan penafsiran hukum yang berpotensi menghambat proses penegakan keadilan di lapangan.
Selain aspek teknis penegakan hukum, kesepakatan ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, perlindungan hak asasi manusia, serta rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) turut menjadi faktor penting dalam implementasi kerja sama ini. Sosialisasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran aparat penegak hukum dipandang sebagai fondasi utama untuk memastikan penerapan KUHP dan KUHAP baru berjalan selaras dengan semangat reformasi hukum nasional.
Melalui kolaborasi ini, Polri dan Kejaksaan Agung berkomitmen menghadirkan sistem penegakan hukum yang modern, profesional, dan berintegritas. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi hukum sebagai instrumen keadilan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
SINTORA NEWS
Tajam dan Akurat
(Redaksi)
Editor : Redaksi