SINTORA NEWS – BREBES
Program bantuan becak listrik yang digulirkan pemerintah pusat untuk membantu pelaku usaha kecil justru memunculkan polemik di Desa Padakaton, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Seorang warga penerima bantuan mengaku kecewa setelah becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto yang telah ia terima ditarik kembali oleh pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 6 Desember 2025, sesaat setelah pembagian becak listrik kepada sejumlah warga yang dinyatakan sebagai penerima bantuan resmi. Salah satu penerima, Daklan, menuturkan bahwa dirinya telah mengikuti seluruh tahapan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pelatihan penggunaan becak listrik.
“Nama saya tercantum secara resmi sebagai penerima bantuan. Semua prosedur sudah saya ikuti,” ujar Daklan kepada SINTORA NEWS.
Usai menerima becak listrik tersebut, Daklan langsung mengayuhnya dengan tujuan membawa pulang dan menggunakannya untuk bekerja mencari nafkah. Namun, saat berada di tengah perjalanan, tepatnya di wilayah Desa Jagalempeni, Kecamatan Wanasari, ia diminta berhenti oleh Ketua BUMDes Mekar Jaya.
Sejak saat itu, becak listrik yang sangat diharapkannya untuk menunjang mata pencaharian sehari-hari justru tidak dikembalikan. Hingga sore hari, becak tersebut masih disimpan dan tidak dapat digunakan oleh Daklan.
Daklan mengaku sempat diberi uang sebesar Rp50.000 setelah kejadian penarikan becak tersebut. Namun, menurutnya, pemberian uang tersebut tidak sebanding dengan manfaat becak listrik yang sangat ia butuhkan untuk bekerja.
“Becak listrik itu sangat saya harapkan untuk menunjang penghasilan keluarga. Uang Rp50 ribu tidak mengurangi kekecewaan saya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Daklan juga menyoroti kejanggalan dalam data penerima bantuan becak listrik di desanya. Dari tiga nama warga Desa Padakaton yang tercatat sebagai penerima bantuan, ia menyebut hanya dirinya yang benar-benar berprofesi sebagai penarik becak aktif.
“Setahu saya, dua nama lainnya bukan pengayuh becak aktif. Ini yang membuat saya mempertanyakan pendataan penerima bantuan,” tegasnya.
Daklan berharap agar becak listrik bantuan tersebut dapat segera dikembalikan dan digunakan sebagaimana tujuan awal program, yakni membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil. Ia juga meminta agar pihak terkait, khususnya pengelola BUMDes, bersikap transparan dan adil dalam menyalurkan bantuan pemerintah.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak BUMDes Mekar Jaya belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan penarikan kembali becak listrik bantuan Presiden tersebut.
SINTORA NEWS
Tajam dan Akurat
( M.soleh)
Editor : Redaksi