Banda Aceh – Sintora News
Pemerintah pusat mempercepat langkah pemulihan pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga awal Januari 2026, pemetaan kondisi pemulihan telah dilakukan di 52 kabupaten/kota terdampak, dengan klasifikasi wilayah dalam tiga kategori: sudah normal, setengah normal, dan belum normal.
Pemetaan tersebut tidak hanya bersifat administratif, namun melibatkan langsung pemerintah daerah serta unsur lapangan, sehingga data yang dihimpun mencerminkan kondisi riil masyarakat terdampak. Hasil pemetaan inilah yang kemudian menjadi dasar penentuan kebijakan dan langkah strategis percepatan pemulihan.
Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan peninjauan langsung di lapangan, pemerintah menetapkan sejumlah prioritas utama yang harus segera dilaksanakan. Salah satu fokus mendesak adalah percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman warga serta aliran sungai yang terdampak material banjir dan longsor.
Untuk mengejar target pemulihan sebelum memasuki bulan Ramadan, pemerintah menilai penambahan personel sangat diperlukan. Selain mengerahkan TNI dan Polri, dukungan tenaga juga diperluas dengan melibatkan mahasiswa dari sekolah kedinasan, seperti yang telah dilakukan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di bawah Kementerian Dalam Negeri.
“Penyebaran personel disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah terdampak, agar pekerjaan di lapangan bisa berjalan lebih efektif dan cepat,” ungkap sumber pemerintah.
Langkah prioritas berikutnya adalah mengaktifkan kembali roda pemerintahan daerah, terutama melalui percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran khusus yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perubahan APBD secara cepat dalam kondisi darurat.
Sebagai contoh, penyaluran dana transfer ke Aceh Tamiang telah dilakukan tanpa menunggu kelengkapan seluruh persyaratan administrasi, demi memastikan pelayanan publik dan pemulihan dapat segera berjalan.
Tak kalah penting, pemerintah juga menekankan penguatan dukungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat terdampak. Optimalisasi berbagai program bantuan sosial menjadi kunci menjaga daya beli warga sekaligus menggerakkan kembali aktivitas ekonomi di daerah bencana.
Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, serta bantuan sosial lainnya didorong agar tepat sasaran. Dukungan ini dinilai sangat penting, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian serius pada perbaikan akses darat, pengurangan jumlah pengungsi di tenda melalui percepatan penyediaan hunian sementara (huntara), serta validasi data kerusakan rumah agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
Untuk mengantisipasi hambatan cuaca, khususnya curah hujan tinggi yang berpotensi memperlambat proses pemulihan, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca, terutama di wilayah hulu seperti Gayo Lues.
Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga unsur pendidikan kedinasan, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
(Redaksi)
Editor : Redaksi