Ratusan kepala desa dari berbagai provinsi yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kembali memadati kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (8/12/2025). Mereka menggelar aksi besar sebagai bentuk penolakan terhadap PMK 81/2025 yang dinilai menghambat pencairan Dana Desa Tahap II dan mengganggu jalannya program prioritas desa.
Aksi ini menjadi salah satu demonstrasi terbesar tahun ini dan menggambarkan meningkatnya ketegangan antara pemerintah pusat dan komunitas desa terkait arah kebijakan fiskal nasional.
Kepala Desa: Jangan Persulit Dana Desa, Ekonomi Warga Bisa Lumpuh
Para kepala desa menilai PMK 81/2025 membuat pencairan Dana Desa menjadi tidak lancar, terutama untuk dana non-earmarked yang selama ini menjadi ruang fleksibilitas bagi desa dalam menjalankan program utama—mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam orasi, perwakilan APDESI menegaskan bahwa kepala desa adalah garda terdepan pelayanan masyarakat. Mereka membutuhkan kepastian anggaran yang memadai, bukan kebijakan yang memperlambat kerja desa. Jika pencairan dana terus tersendat, banyak program bisa mandek dan peluang kerja di pedesaan terancam hilang.
Aksi Damai dan Terkoordinasi, Pengamanan Difokuskan pada Pendekatan Humanis
Ribuan personel gabungan Polri, TNI, dan Pemprov DKI diterjunkan untuk menjaga ketertiban. Pengamanan berjalan kondusif tanpa penggunaan senjata api, dengan pendekatan persuasif agar aspirasi kepala desa dapat disampaikan secara damai.
Aksi yang tertib ini menunjukkan soliditas serta keseriusan para kepala desa dalam memperjuangkan hak pembangunan di tingkat lokal.
Respons Pemerintah: Dialog Sudah Dilakukan, tetapi Keputusan Akhir Belum Turun
Menjelang aksi, pemerintah pusat melalui beberapa kementerian telah menggelar pertemuan dengan perwakilan desa. Pemerintah menyampaikan bahwa mereka menyiapkan panduan teknis agar Dana Desa tetap berjalan sesuai aturan fiskal.
Namun, hingga hari aksi berlangsung, belum ada keputusan resmi mengenai revisi PMK 81/2025. Pemerintah dinilai masih berhitung untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus menghadapi tekanan aspirasi dari desa yang terus menguat.
Peluang Revisi Masih Terbuka Lebar
Pengamat menilai peluang penyesuaian PMK 81/2025 masih sangat mungkin, terutama bila tekanan publik terus meningkat. Demonstrasi yang melibatkan ratusan kepala desa dari berbagai daerah menjadi indikator kuat bahwa isu ini tidak bisa diabaikan.
Dialog lanjutan diharapkan dapat menghasilkan mekanisme pencairan dana yang lebih adil bagi desa, tanpa mengorbankan tata kelola keuangan negara. APDESI dinilai berpotensi menjadi katalis penting dalam mendorong pembahasan yang lebih konstruktif di tingkat kabinet.
SINTORA NEWS — TAJAM DAN AKURAT
(Redaksi)
Editor : Redaksi
