Padang – Kepolisian Daerah Sumatera Barat menyatakan perang terbuka terhadap praktik penyelewengan pupuk bersubsidi yang merugikan petani kecil. Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, dengan tegas menegaskan tidak akan mentolerir keberadaan mafia pupuk yang mempermainkan hak rakyat demi keuntungan pribadi.
Instruksi keras tersebut dikeluarkan menyusul meningkatnya keresahan masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Kapolda menilai, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan serius yang berdampak langsung pada ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
Menurutnya, pupuk bersubsidi adalah amanah negara yang wajib disalurkan tepat sasaran kepada petani kecil yang benar-benar membutuhkan. Setiap bentuk penyimpangan, baik penimbunan, pengalihan distribusi, hingga permainan harga, disebut sebagai tindakan pidana yang tidak bisa ditoleransi.
> “Pupuk bersubsidi itu hak petani kecil. Negara hadir untuk mereka, bukan untuk dipermainkan oleh oknum atau mafia. Siapa pun yang berani bermain, akan saya tindak tegas,” tegas Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta.
Kapolda Sumbar juga mengajak masyarakat untuk tidak tinggal diam. Ia menegaskan bahwa pengawasan distribusi pupuk tidak bisa hanya mengandalkan aparat, melainkan membutuhkan peran aktif warga di lapangan.
> “Jangan takut melapor. Jika melihat atau mengetahui adanya praktik ilegal, penyelewengan, atau distribusi yang tidak sesuai, segera laporkan ke Polres terdekat atau melalui kanal pengaduan resmi Polda Sumbar,” ujarnya.
Ia menambahkan, kelangkaan pupuk yang kerap terjadi menjelang musim tanam tidak boleh dibiarkan terus berulang hanya karena ulah segelintir pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani.
Sebagai langkah konkret, Polda Sumatera Barat bersama jajaran Polres dan Polresta kini memperketat pengawasan di seluruh jalur distribusi pupuk bersubsidi. Koordinasi lintas instansi juga diperkuat guna menyisir potensi pelanggaran di tingkat distributor, kios, hingga pengecer di seluruh kabupaten dan kota.
Langkah tegas ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pupuk, menjamin ketersediaan stok di lapangan, serta memastikan subsidi negara benar-benar sampai ke tangan petani yang berhak.
Sintora News akan terus mengawal komitmen aparat dalam membersihkan praktik mafia pupuk demi keadilan dan ketahanan pangan daerah.
( Redaksi)
Editor : Redaksi
