JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI untuk berdiskusi mengenai dinamika dan arah politik luar negeri Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam forum strategis itu, Presiden Prabowo memberikan penjelasan menyeluruh terkait kebijakan diplomasi luar negeri yang telah dan sedang dijalankan pemerintah, sekaligus mendengarkan masukan serta menjawab berbagai pertanyaan dari para tokoh yang hadir.
Presiden menegaskan bahwa setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah selalu berorientasi pada hasil nyata dan manfaat langsung bagi kepentingan nasional Indonesia. Ia memaparkan sejumlah capaian konkret yang berhasil diraih dalam satu tahun terakhir.
Salah satu pencapaian penting adalah bergabungnya Indonesia dalam kelompok ekonomi dunia BRICS, yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar seperti Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Keanggotaan ini dinilai membuka peluang strategis bagi penguatan posisi ekonomi dan politik Indonesia di tingkat global.
Selain itu, Presiden juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam penetapan tarif dagang 0 persen dengan 27 negara Uni Eropa, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar internasional.
Di kawasan Timur Tengah, pemerintah Indonesia berhasil mencapai kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi, di mana Indonesia akan memiliki fasilitas khusus bagi jemaah haji Tanah Air. Langkah ini dipandang sebagai terobosan penting dalam meningkatkan pelayanan ibadah haji bagi warga negara Indonesia.
Presiden Prabowo juga menyoroti peran Indonesia dalam isu perdamaian global, khususnya terkait Palestina. Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Pasca penandatanganan perjanjian tersebut, Presiden menyebutkan bahwa tingkat konflik dan jumlah korban telah menurun secara signifikan.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut menjelaskan secara terbuka mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia bersifat tidak tetap, sehingga Indonesia dapat menarik diri sewaktu-waktu sesuai dengan kepentingan nasional.
Terkait isu dana sebesar USD 1 miliar, Presiden menegaskan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib. Saat ini, Indonesia bergabung bersama tujuh negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.
Presiden menjelaskan bahwa negara anggota memiliki pilihan untuk membayar atau tidak. Negara yang membayar akan menjadi anggota tetap, sedangkan yang tidak membayar akan tetap menjadi anggota selama tiga tahun. Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan pembayaran.
Menurut Presiden Prabowo, keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan langkah konkret untuk berkontribusi langsung dalam upaya mengurangi konflik di Palestina, bukan sekadar hadir dalam forum, konferensi, atau pertemuan diplomatik semata.
Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman bersama antara pemerintah, legislatif, dan kalangan akademisi mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan, sekaligus menjaga konsistensi politik bebas aktif yang berorientasi pada kepentingan nasional dan perdamaian dunia.
SINTORA NEWS
Tajam dan Akurat
( Redaksi)
Editor : Redaksi
